Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara Lantik 2.115 CPNS dan PPPK Tahap 2, ASR Ingatkan Tak Gadaikan SK. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka menyerahkan 2.115 SK pengangkatan CPNS lulusan IPDN dan PPPK tahap 2.
Penyerahan SK berlangsung di lapangan kantor Gubernur Sultra, Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, pada Senin (20/10/2025) pagi. SK diserahkan terdiri atas 6 CPNS lulusan IPDN dan 2.109 PPPK tahap 2 formasi guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis.
Dengan penyerahan ini, total PPPK telah diangkat di lingkungan Pemprov Sultra 10.344 orang. Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka mengatakan ASN memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan dan pemberi layanan publik. Untuk itu pemerintah menghargai jasa-jasa ASN karena telah berjasa untuk bangsa dan negara.
Karena itu, ia mengingatkan ASN memiliki integritas, moral dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya. “ASN kalau memiliki integritas, maka siapa pun akan memanfaatkan kemampuan anda dengan baik,” kata Andi Sumangerukka.
Baca Juga : Update Harga Beras, Telur hingga Sayuran Akhir Pekan di Pasar Anduonohu Kendari Sulawesi Tenggara
Purnawirawan TNI itu juga menyoroti masih ada pekerjaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berjalan optimal. Meski jumlah ASN di lingkup Pemprov Sultra sudah cukup besar. Menurutnya, pembagian tugas seharusnya bisa lebih merata, sehingga pekerjaan kecil maupun besar dapat terselesaikan dengan baik.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh ASN tetap disiplin dan hadir tepat waktu, tidak hanya saat pelantikan atau penyerahan SK. Harus tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, Setelah pelantikan nanti di harapkan kepada semua ASN tanpa kecuali untuk tetap hadir jangan ada yang meliburkan diri. Semangat kerja harus dijaga setiap hari, agar pelayanan ke masyarakat berjalan maksimal.
“Hari ini saya lihat banyak yang datang tepat waktu karena mau dilantik. Alangkah baiknya jika semangat seperti ini terlihat setiap hari,” katanya. Andi Sumangerukka juga meminta pimpinan OPD memastikan tidak ada pegawai menganggur atau tidak memiliki beban kerja.
Karena, setiap pegawai harus menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas diemban. Ia juga berpesan, ASN tidak menjadikan SK sebagai jaminan pinjaman atau diagunkan di lembaga keuangan.
Sebab, SK tersebut merupakan hasil perjuangan dan penantian panjang sebagian besar ASN. “Yang saya takutkan nanti, setelah penyerahan SK ini, kemudian diagunkan. Jadi kalau bisa jangan diagunkan karena Ini penantian panjang, ada yang menunggu sampai 4 tahun,” jelasnya.
